Kebijakan Bidang Perumahan Jadi Sentuhan

 Kondisi Pemukiman Propinsi Jambi

Jambi, Koran Jambi
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.Syahrasaddin, MSi menyatakan kebijakan perumahan merupakan suatu urusan pemerintah yang bersifat kongkuren. Kebijakan pemerintah Provinsi Jambi akan dialokasikan 5.000 unit rumah akan dibedah setiap tahun.

Harapannya lima tahun mendatang ada 25.000 unit rumah dibedah. Namun keterbatasan dana yakni Rp.7.500.000 tiap unit rumah. Melalui Kementrian Perumahan Rakyat diharapkan dapat memperhatikan masalah perumahan baik melalui dana dekonsentrasi, APBD, maupun dana bantuan.

Perumahan dan pemukiman kebutuhan dasar masyarakat, dan sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi. Tentu kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan secara pengembangan perumahan diwujudkan dalam rangka menciptakan suatu lingkungan permukiman yang teratur.

Pengembangan perumahan bertujuan mewujudkan visi setiap keluarga Indonesia menempati rumah layak huni. (101)

Pembentukan LPSE di Pemkot Jambi

dr.H.Rd Bambang Priyanto

Walikota Jambi 

 

Jambi, Koran Jambi

Pemkot Jambi saat ini dipimpin oleh dr. H. Rd. Bambang Proyanto dan mulai melakukan perubahan yakni layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan terobosan dan langkah baru dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi untuk proses jasa pelelangan dan hal terkait lainnya.

Sekda Kota Jambi, Ir Budidaya menjelaskan, proses lelang harus memakai proses surat elektronik atau website adalah perubahan yang terjadi saat ini. Hal ini sesuai dengan Keppres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, tentunya SKPD harus mengetahuinya..

Pihaknya akan memberikan penjelasan kepada SKPD di Lingkungan Pemkot Jambi untuk lebih mengetahui mengenai proses lelang secara rinci dan mendetail. Penyampain dimaksud untuk diteruskan kepada pihak lainnya yang memiliki andil dalam kepentingan ini.

Pemkot Jambi merencanakan pemembentukan LPSE ditargetkan bisa beroperasi maksimal November 2011. yang terdiri dari SKPD di Lingkungan Pemkot Jambi, diantaranya Kantor Pengelola Data Elektronik (PDE), Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi dan BAPPEDA Kota Jambi. Selama ini pemkot Jambi bergabung pada Pemprov Jambi untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
 
Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi, Nirwan mengutarakan bahwa dalam proses pengumuman pemenang lelang pengadaan barang dan jasa melalui website, serta papan pengumuman mulai 2011.

Dengan adanya LPSE, maka proses lelang pengadaan barang dan jasa akan lebih terbuka secara publik pelaksanaannya, serta bisa memonitor setiap saat proses lelang(001)

Sumber Daya Geologi Dimiliki Jambi

Jambi, Koran Jambi

Pemerintah Propinsi Jambi telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Dan Perjanjian Kerjasama bersama Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Kerinci beberapa waktu lalu.

Kondisi Propinsi Jambi yang memiliki berbagai kekayaan yang bersifat sumber daya geologi cukup banyak. Hal ini perlu pemanfaatan yang bersifat menguntungkan daerah.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus menyatakan potensi yang dimiliki Jambi diantaranya minyak bumi, gas, panas bumi, mineral, batubara, fosil hewan, tumbuhan, kawasan karet, serta kekayaan lainnya.

Dalam kerjasama Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari penelitian, penyelidikan dan pengembangan kawasan Budidaya dan Lindung. (101)

Andil IKAPTK Diperlukan Menuju JambI Emas

Jambi, Koran Jambi
IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) ternyata memberi warna berbeda dalam pemerintahan, karena mereka dididik dengan pengetahuan kepemerintahan yang ulet.

Sebagai aparatur pemerintah pada instansi tentu sangat erat kaitannya dengan pola dan sistem pemerintahan, dan disiplin ilmu yang dipelajari dalam kepamongprajaan dab sangat sesuai dengan job dalam menata pemerintahan.

Mengabdi pada aparatur pemerintahan, pemikiran sebagai masukan bagi pemerintahan tentu dibutuhkan. Masukan dari IKAPTK dalam visi pembangunan sangat diharapkan Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM.

Menurut gubernur Jambi, juga alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) mengemukakan IKAPTK hendaknya bisa memberikan pemikiran bagi pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Jambi.

Hal ini untuk pencapaian visi Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera), yaitu visi pembangunan Provinsi Jambi dibawah kepemimpnan Gubernur, H. Hasan Basri Agus dan Wakil Gubernur, H. Fachrori Umar.

Pamong adalah pelayan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat harus jeli mengendali permasalahan masyarakat tentu harus sesuai dengan bidang dan penguasaan program masing-masing. Semuanya disikapi dengan arif, karena masukan konstruktif merupakan aplikasi yang sangat dibutuhkan. (104)

Karir PNS Perlu Mutu

Drs.Fachrori Umar, M.Hum

Wakil Gubernur Jambi 

Jambi, Koran jambi
Wakil Gubernur Jambi Drs.Fachrori Umar, M.Hum menjelaskan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil diperlu kualitas dan mutu sehingga dapat menduduki jabatan yang sesuai dengan kemampuannya.

Peningkatan mutu pelaksanaan tugas pemerintah sesuai peraturan tentang jabatan fungsional. Sehingga dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan program kerja.

Tanggung jawab hasil pekerjaan dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri dan professional sangat dibutuhkan. Sehingga pemerintah propinsi Jambi sosialisasikan hal tersebut.

Kondisi ini adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada jajaran birokrasi di Propinsi Jambi. Tentunya untuk mendapatkan tenaga yang handal dan hasil pekerjaan yang sangat optimis.

Tenaga fungsional yang handal dapat melakukan analisis secara ilmiah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi ataupun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau proyek yang merupakan program pemerintah.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi, perlu hadirnya kegiatan usaha atau industri dengan memanfaatkan sumber daya alam, baik skala rumah tangga maupun skala besar. Kegiatan industri tersebut pada umumnya berlokasi di daerah pemukiman, yang tersebar di setiap kabupaten dan kota.

Keberadaan pejabat fungsional, memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mengkaji dari sekarang, berbagai efek yang bias saja muncul dalam pencemaran lingkungan, baik akibat perorangan atau perusahaan.

Tenaga fugsional pengendali dampak lingkungan membantu mewujudkan kondisi lingkungan dan ekosistem alam, sehingga tidak tercemar dan tidak merugikan masyarakat luas. (003)

IKGP3 Bagian Dari Monitoring Visi dan Misi Gubernur

Jambi, Koran Jambi

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus, MM menyatakan Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (UKG P3) yang dibentuk dan telah dilantik baru ini adalah bagian dari tangan gubernur dalam mengendalikan dan mengawasi visi misi Gubernur sampai 2015.

Sehingga visi dan misi yang dilakukan setiap tahun dapat terlihat secara jelas kelemahan dan keunggulannya. Ini adalah bagian tugas UKGP3 dalam memantau berbagai kegiatan pembangunan.

Dengan monitoring kinerja berbagai pihak dalam pemerintahan maka akan dilakukan pelaporan kepada gubernur dan akan dibenahi sesuai dengan indikasi dan factor capaian yang dilakukan.

Menurut Gubernur, melalui UKGP3 kedepan diupayakan dapat membantu pihaknya selaku gubernur dalam mencapai visi dan misi, terutama kemampuan SKPD dan jajarannya dalam menerapkan program kerja sesuai dengan fungsi masing-masing.

Ketua dan Anggota Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (UKG P3) yaitu Dr. Suadi Asyari, MA, PHD (ketua), Dr. Ridwansyah (anggota), Drs.Djunaidi T. Noor, MM (anggota), Syafruddin Effendi, SH (anggota), Dr. Saparuddin(anggota).

Gubernur menegaskan, pembetukan unit kerja ini bukan sebagai interpensi kepala SKPD beserta jajarannya namun unit kerja yang melaksanakan pengawasanuntuk mewujudkan Jambi Emas 2015. (001)